TERNATE — Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mempercepat revitalisasi dan digitalisasi sektor pendidikan mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti. Apresiasi tersebut disampaikan dalam agenda Silaturahmi Mendikdasmen bersama para pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di SMAN 4 Ternate, Sabtu (13/12/2025).
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Dalam sambutannya, Mendikdasmen menilai berbagai program revitalisasi satuan pendidikan serta penguatan digitalisasi pembelajaran di Maluku Utara telah menunjukkan perkembangan yang positif. Ia berharap seluruh kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses transformasi keterampilan dan nilai. Ini berkaitan langsung dengan peradaban bangsa, kualitas kompetensi generasi muda, serta kesejahteraan para guru,” ujar Abdul Mu’ti di hadapan ratusan pendidik yang hadir langsung maupun daring.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik melalui pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Menurutnya, tantangan pendidikan ke depan semakin kompleks, mulai dari rendahnya literasi global hingga maraknya konten digital yang kurang edukatif bagi anak-anak.
“Sekolah harus menjadi ruang aman bagi tumbuhnya karakter, kreativitas, dan daya kritis peserta didik. Guru tidak hanya mengajar, tetapi menjadi teladan dan pembimbing dalam membangun nilai,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam sambutannya menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap sektor pendidikan di Maluku Utara terus meningkat dan bahkan belum pernah sebesar saat ini. Ia menyebutkan, pada tahun 2025, Maluku Utara memperoleh alokasi anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp92,035 miliar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh kabupaten dan kota.
Rincian anggaran tersebut dialokasikan untuk revitalisasi 35 SMA dengan total Rp36,45 miliar, 33 SMK senilai Rp48,83 miliar—dengan porsi terbesar berada di Kabupaten Halmahera Utara—serta 7 SLB sebesar Rp6,75 miliar guna mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
“Ini merupakan investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal pembangunan fisik sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kualitas, keberlanjutan, dan relevansi pendidikan,” kata Gubernur Sherly.
Ia juga memaparkan sejumlah langkah strategis Pemerintah Provinsi dalam memperkuat digitalisasi pendidikan, termasuk upaya penanganan sekitar 80 titik sekolah yang hingga kini belum terjangkau jaringan sinyal. Pemerintah Provinsi, lanjutnya, turut mengalokasikan pembiayaan melalui APBD guna mendukung operasional sekolah-sekolah di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis.
Lebih lanjut, Gubernur Sherly menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bebas biaya. Ia memastikan tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite di seluruh satuan pendidikan negeri, sehingga setiap anak memiliki kesempatan belajar yang setara tanpa hambatan ekonomi.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya pendidik juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pada tahun 2026, Pemprov Maluku Utara merencanakan penambahan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa pendidikan, serta penguatan kapasitas guru melalui uji kompetensi dan sistem penilaian berkelanjutan.
Saat ini, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut masih membutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk terus ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ke depan, perhatian Pemerintah Pusat terhadap sektor pendidikan di Maluku Utara diproyeksikan semakin besar. Usulan revitalisasi satuan pendidikan melonjak signifikan dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit pada 2026. Program tersebut mencakup jenjang SD, SMP, PAUD, hingga PKBM, serta rencana implementasi program SMA Terbuka sebagai solusi akses pendidikan bagi daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
Menutup sambutannya, Gubernur Sherly mengajak seluruh guru dan tenaga pendidik untuk menjawab besarnya perhatian dan dukungan pemerintah dengan komitmen, dedikasi, serta inovasi dalam proses pembelajaran.
“Mari kita jadikan sekolah sebagai pusat pembentukan karakter, akhlak, dan masa depan generasi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi akan terus mendampingi dan memastikan tidak ada satu pun sekolah yang tertinggal,” pungkasnya.
Silaturahmi tersebut menjadi penanda kuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya bagi daerah kepulauan dan wilayah tertinggal.
Penulis : Tim Redaksi
About the Author
